statuemadebronze.comDirektur Eksekutif Akar Rumput Strategic (ARSC) Dimas Oky Nugroho mengkritik keras politisasi bencana oleh elite pemerintah dan aktor politik. Ia menilai bencana kerap dijadikan ajang saling serang yang tidak relevan dengan kebutuhan korban di lapangan.
Dalam diskusi jejaring Perkumpulan Kader Bangsa di Jakarta, Senin, 15 Desember, Dimas menegaskan negara harus hadir secara nyata. Menurutnya, polemik antaraktor justru mengaburkan esensi utama penanganan bencana, yaitu keselamatan dan pemulihan warga terdampak.
Dimas menilai kritik yang berkembang telah bergeser dari evaluasi kebijakan menjadi serangan personal. Ia melihat aroma kepentingan politik dan rivalitas kekuasaan mulai mendominasi ruang publik. Kondisi ini, kata dia, berbahaya bagi kepercayaan masyarakat.
“Ini bukan sekadar kritik penanganan bencana. Jika dilihat jernih, arahnya sudah personal dan sarat kepentingan politik,” ujar Dimas. Ia mengingatkan bahwa agenda politik elektoral masih jauh dari waktu pelaksanaan.
Menurut Dimas, Pemilu dan Pilpres 2029 belum relevan dijadikan latar persaingan saat ini. Ia meminta elite fokus membantu Presiden dalam memastikan program berjalan efektif, terutama di wilayah terdampak bencana. Penanganan darurat dan pemulihan harus menjadi prioritas.
Ia menekankan bahwa bencana adalah ujian kapasitas negara melindungi rakyat. Ketika elite sibuk berdebat, korban membutuhkan bantuan cepat, logistik memadai, dan kepastian layanan dasar. Negara, kata Dimas, tidak boleh kalah oleh kepentingan politik jangka pendek.
Sebagai konteks, Indonesia merupakan negara rawan bencana alam. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan ribuan kejadian terjadi setiap tahun. Dampaknya mencakup korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan gangguan ekonomi lokal.
Dalam situasi seperti itu, koordinasi antarlembaga menjadi kunci. Dimas menilai konflik komunikasi antaraktor hanya memperlambat respons. Ia mendorong pemerintah memperkuat komando penanganan dan menyampaikan informasi yang konsisten.
Dimas juga mengingatkan peran etika publik bagi pejabat dan elite politik. Menurutnya, ruang publik harus diisi pesan empati, solusi, dan edukasi kebencanaan. Serangan politik dinilai tidak memberi nilai tambah bagi korban.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan menahan diri. Fokus kerja nyata di lapangan dinilai lebih penting dibandingkan pernyataan saling menyalahkan. Solidaritas nasional harus dikedepankan saat masyarakat menghadapi krisis.
Menutup pernyataannya, Dimas berharap penanganan bencana kembali pada tujuan awal. Negara harus hadir cepat, adil, dan efektif. Elite politik diminta menunjukkan kepemimpinan dengan mengutamakan kemanusiaan di atas kepentingan lainnya.
Baca Juga : “Hujan Deras Guyur Jakarta Sejak Sore, 10 RT dan 3 Ruas Jalan Tergenang”
Kritik Respons BNPB Dinilai Minim Empati di Tengah Situasi Bencana
Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic, Dimas Oky Nugroho, menyoroti pernyataan pejabat negara dalam penanganan bencana nasional.
Ia menilai respons yang muncul justru berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap kehadiran negara di lapangan.
Dimas secara khusus mengkritik pernyataan Kepala BNPB yang menyebut kondisi bencana tidak sedarurat di media sosial.
Menurutnya, narasi tersebut tidak relevan dengan fakta lapangan dan mengabaikan penderitaan korban terdampak bencana.
Ia menilai pernyataan itu tidak pantas disampaikan oleh pejabat yang bertanggung jawab langsung atas penanganan bencana.
Dalam situasi darurat, negara seharusnya menunjukkan empati, kecepatan, dan kejelasan sikap kepada masyarakat.
“Pernyataan seperti itu keliru dan berbahaya karena mengecilkan kondisi korban yang sedang menunggu bantuan,” ujar Dimas.
Ia menilai narasi tersebut dapat memicu kebingungan publik dan menurunkan urgensi penanganan di lapangan.
Dimas juga menyoroti lambannya respons pimpinan BNPB dalam membaca dinamika krisis bencana.
Menurutnya, komunikasi publik yang keliru dapat memperburuk situasi psikologis korban dan relawan.
Ia menegaskan bahwa pejabat negara harus memiliki sensitivitas tinggi dalam setiap pernyataan terkait bencana.
Kesalahan komunikasi dinilai dapat berdampak serius terhadap koordinasi bantuan dan kepercayaan masyarakat.
Dimas berharap Presiden dapat bersikap tegas terhadap pejabat yang gagal merespons bencana secara tepat.
Menurutnya, ketegasan diperlukan untuk memastikan standar kepemimpinan dalam situasi darurat tetap terjaga.
Sebagai konteks, BNPB memegang peran strategis dalam koordinasi nasional penanggulangan bencana.
Lembaga ini menjadi rujukan utama pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat terdampak.
Karena itu, setiap pernyataan pimpinan BNPB dinilai memiliki dampak luas secara sosial dan politik.
Narasi yang tidak akurat berpotensi mengaburkan skala krisis dan memperlambat respons bantuan.
Di akhir pernyataannya, Dimas menekankan bahwa bencana bukan ruang pencitraan atau pembelaan diri.
Ia menegaskan fokus utama negara harus tetap pada keselamatan korban dan pemulihan wilayah terdampak.
Ke depan, ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pola komunikasi pejabat dalam situasi krisis.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kehadiran negara yang empatik, responsif, dan dipercaya publik.
Leave a Reply