PKS Kritik dan Evaluasi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Statue Made Bronze PKS Kritik dan Evaluasi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai masa konsolidasi politik sekaligus perbaikan tata kelola pemerintahan. Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyebut periode ini sebagai upaya menata ulang sistem agar lebih efektif dan berpihak pada rakyat.

Menurut Kholid, langkah Presiden Prabowo melakukan perombakan kabinet menunjukkan adanya koreksi terhadap efektivitas kinerja pemerintahan. Ia menilai konsolidasi sejati bukan hanya soal kekuatan politik, tetapi juga tentang membangun sistem yang transparan dan menghadirkan keadilan sosial. “Konsolidasi sejati adalah soal menata ulang sistem agar bekerja lebih efektif, transparan, dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (20/10/2025).

Meski memberi apresiasi, PKS menyoroti masalah kedisiplinan dalam tata kelola kebijakan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Kholid mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki tujuan mulia namun pelaksanaannya perlu perhatian serius. “Keberhasilan program sosial tidak diukur dari serapan anggaran, tetapi dari keselamatan dan kesejahteraan setiap anak Indonesia,” tegasnya.

PKS mendorong pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap rantai pasok MBG, memperkuat standar keamanan pangan, dan memastikan penyedia memenuhi prosedur higienitas ketat.

Selain kritik, PKS mengapresiasi langkah aktif Presiden Prabowo di panggung global, terutama dalam isu kemanusiaan Palestina. Kholid menilai komitmen Prabowo untuk mengirim 20.000 pasukan perdamaian PBB ke Gaza sebagai wujud diplomasi berkarakter dan berprinsip. “Ini menunjukkan keberanian dan karakter diplomasi Indonesia yang berprinsip. Namun diplomasi luar negeri harus berjalan seiring dengan keadilan sosial di dalam negeri,” katanya.

Menutup pernyataannya, PKS mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan bukan hanya diukur dari prestasi luar negeri, tetapi juga dari keadilan dan kesejahteraan rakyat di dalam negeri. Kholid menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan, peningkatan pengawasan publik, serta komitmen terhadap keadilan sosial sebagai fondasi pemerintahan yang kuat.

PKS Kritik dan Evaluasi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran PKS Nilai Tahun Pertama Prabowo-Gibran: Konsolidasi Politik dan Tantangan Tata Kelola

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai masa konsolidasi politik dan perbaikan tata kelola. Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyebut langkah Prabowo dalam merombak kabinet menunjukkan upaya memperkuat efektivitas pemerintahan.

Kholid menyatakan, perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo merupakan bentuk koreksi terhadap kinerja pemerintahan. Menurutnya, konsolidasi sejati bukan hanya soal memperkuat dukungan politik, tetapi juga menata ulang sistem agar lebih transparan dan berkeadilan. “Konsolidasi sejati adalah soal menata ulang sistem agar bekerja efektif dan menghadirkan keadilan sosial,” ujarnya, Senin (20/10/2025).

Meski memberi apresiasi, PKS menyoroti masih lemahnya disiplin tata kelola kebijakan. Salah satu yang disinggung adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kholid menilai, semangat program tersebut baik, namun pelaksanaannya di lapangan perlu pengawasan ketat. Ia menekankan bahwa keberhasilan program sosial tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, melainkan dari kualitas pelaksanaannya.

“Keberhasilan program sosial tidak diukur dari serapan anggaran atau banyaknya penerima manfaat, tetapi dari keselamatan dan kesejahteraan anak-anak,” tegas Kholid. PKS mendesak pemerintah melakukan audit rantai pasok MBG, memperkuat standar keamanan pangan, dan memastikan higienitas penyedia makanan.

Selain isu domestik, PKS mengapresiasi langkah aktif Prabowo di panggung internasional, terutama dalam memperjuangkan kemanusiaan di Palestina. Kholid menilai, tawaran Indonesia mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza mencerminkan keberanian diplomasi nasional. “Ini menunjukkan karakter diplomasi Indonesia yang berprinsip,” kata Kholid. Namun ia menegaskan, diplomasi luar negeri harus berjalan seiring dengan upaya mewujudkan keadilan sosial di dalam negeri.

PKS menutup catatannya dengan harapan agar pemerintahan Prabowo-Gibran lebih fokus pada disiplin tata kelola dan perlindungan rakyat kecil. Partai ini mendorong reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik serta peningkatan integritas aparatur negara. Menurut PKS, tahun pertama menjadi fondasi penting untuk memastikan arah pemerintahan tetap sesuai dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.