Investasi Mitigasi Bencana Perlu Dibarengi Penguatan Pencegahan Karhutla
Pengamat kebijakan publik Sahala Jonedi Manalu menilai investasi besar pemerintah untuk memperkuat mitigasi bencana perlu diikuti strategi pencegahan yang lebih kuat. Upaya tersebut dinilai penting, terutama untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang.
Sahala mengapresiasi mobilisasi sumber daya pemerintah dalam menangani karhutla. Namun, menurut dia, keberhasilan penanggulangan bencana tidak cukup diukur dari kecepatan memadamkan api.
Ia menilai pemerintah juga perlu meningkatkan kemampuan untuk mencegah kebakaran agar tidak kembali terjadi. Pendekatan tersebut menjadi penting ketika kondisi cuaca ekstrem dan musim kemarau meningkatkan risiko kebakaran.
Penanganan Karhutla Perlu Bergeser dari Pemadaman ke Pencegahan
Sahala mengatakan strategi penanganan karhutla perlu bergeser dari pendekatan fire centric menuju pencegahan dan mitigasi. Pendekatan fire centric lebih menitikberatkan sumber daya pada pemadaman setelah kebakaran terjadi.
Menurut Sahala, pemerintah perlu memperbesar kapasitas pengawasan dan pencegahan sebelum api menyebar. Langkah tersebut mencakup pengelolaan kawasan rawan kebakaran, kesiapan pemegang konsesi, edukasi masyarakat, serta koordinasi lintas lembaga.
“Bukan seberapa cepat kita memadamkan api, tetapi seberapa besar kapasitas kita untuk mencegah kejadian berulang,” ujar Sahala dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia mengaitkan peningkatan risiko karhutla dengan kondisi cuaca yang lebih ekstrem dan periode kemarau yang lebih panjang. Kondisi tersebut membuat vegetasi dan lahan menjadi lebih kering sehingga lebih mudah terbakar.
Sahala menyebut fenomena El Nino Godzilla dan kemarau yang jauh lebih panjang dapat meningkatkan ketersediaan vegetasi kering sebagai bahan bakar kebakaran. Situasi itu berpotensi membuat kebakaran hutan dan lahan berlangsung dalam skala lebih luas.
Lebih dari 12.880 Personel Dikerahkan Tangani Karhutla
Dalam penanganan karhutla saat ini, lebih dari 12.880 personel telah dimobilisasi. Mereka menjalankan berbagai fungsi, mulai dari operasi lapangan hingga administrasi dan koordinasi penanganan bencana.
Sahala menilai keterlibatan berbagai unsur menunjukkan adanya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi karhutla. Unsur tersebut mencakup kementerian terkait, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, hingga pemerintah desa.
“Indikasi sederhananya adalah bahwa ini merupakan mobilisasi personel terbesar yang pernah dilakukan,” kata Sahala.
Mobilisasi sumber daya dalam jumlah besar dapat memperkuat respons ketika kebakaran terjadi. Namun, Sahala menekankan bahwa pengerahan personel perlu berjalan beriringan dengan sistem pencegahan yang mampu mengurangi potensi munculnya titik api baru.
Pengawasan Kawasan Konsesi dan Penegakan Hukum Perlu Diperkuat
Sahala mendorong pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap kawasan konsesi sebagai bagian dari strategi pencegahan karhutla. Pemegang konsesi juga perlu memastikan sistem pengelolaan lahan dan kesiapsiagaan kebakaran berjalan secara memadai.
Menurut dia, penegakan hukum harus dilakukan apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam terjadinya kebakaran. Pemerintah dinilai telah memiliki pengalaman dan perangkat hukum untuk menindak pelanggaran terkait karhutla.
“Kita sudah punya pengalaman mendorong penegakan hukum. Artinya, kita tidak kurang pengalaman dan tidak kurang perangkat hukum untuk melakukan langkah-langkah terbaik dalam hal ini,” ujar Sahala.
baca juga: Sosok Pria Tendang Wanita di Mal Jakpus
Selain pengawasan kawasan dan penegakan hukum, pencegahan membutuhkan keterlibatan masyarakat. Pemerintah bersama pemerintah desa dapat memperkuat edukasi mengenai aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Sahala juga menilai masyarakat perlu mendapatkan informasi yang mudah dipahami mengenai risiko pembakaran lahan. Edukasi tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi aktivitas manusia yang berpotensi menyebabkan karhutla.
Pemerintah Siapkan Investasi Besar untuk Mitigasi Bencana
Pernyataan Sahala disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pemerintah memperkuat kemampuan mitigasi bencana melalui investasi peralatan dan armada.
Dalam program “Presiden Menjawab” yang dikutip dari keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Rabu (16/9), Prabowo menyampaikan perlunya memperkuat lembaga yang bertugas menangani bencana.
Pemerintah juga terus menambah armada helikopter untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, pemerintah menyiapkan pengadaan pesawat berukuran besar untuk mendukung operasi pemadaman dari udara.
Prabowo menyebut Indonesia membutuhkan ratusan helikopter untuk mendukung berbagai operasi kebencanaan. Armada tersebut dapat digunakan untuk memperkuat kemampuan respons terhadap kebakaran dan keadaan darurat lainnya.
Investasi peralatan tersebut diarahkan untuk mempercepat respons pemerintah ketika bencana terjadi. Namun, masukan dari Sahala menekankan bahwa penguatan kapasitas respons perlu berjalan bersama strategi pencegahan.
Mitigasi dan Pencegahan Menjadi Bagian Penting Penanganan Bencana
Penguatan armada udara dan peralatan mitigasi dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dalam merespons bencana. Pada saat yang sama, pencegahan tetap membutuhkan pengawasan wilayah, kesiapan pengelola lahan, penegakan aturan, serta partisipasi masyarakat.
Untuk karhutla, pergeseran dari pola pemadaman menuju pencegahan berarti pemerintah perlu memperkuat langkah sebelum kebakaran meluas. Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui pemantauan kawasan rawan, kesiapan sumber daya, edukasi, dan koordinasi antarlembaga.
Dengan demikian, investasi besar dalam mitigasi bencana dapat berjalan beriringan dengan upaya mengurangi penyebab dan risiko kebakaran. Keberhasilan kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada kesinambungan antara kesiapan menghadapi bencana dan kemampuan mencegah kejadian berulang.
baca juga: Prabowo perintahkan Kapolri “all out” cek unsur pidana pelaku karhutla
Leave a Reply