Para Menteri Serukan Tobat Nasuha Usai Tragedi Banjir Sumatra

Para Menteri Serukan Tobat Nasuha Usai Tragedi Banjir Sumatra

statuemadebronze, Jakarta — Para Menteri Bicarakan Bencana banjir bandang serta longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra menjadi perhatian besar pemerintah. Musibah yang menelan korban jiwa dan memutus akses warga ini mendorong Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyerukan evaluasi menyeluruh atas kebijakan negara yang berkaitan dengan lingkungan.

Menurutnya, indikasi illegal logging dan penataan hutan yang kurang optimal tidak boleh diabaikan. Tumpukan kayu besar yang hanyut saat banjir memunculkan dugaan bahwa penebangan tidak terkendali masih terjadi di lapangan. Karena itu, ia mengajak pemerintah melakukan tobat nasuha sebagai simbol perbaikan tata kelola lingkungan.

“Sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya, Tobat Nasuha. Itu kuncinya,” ujar Cak Imin pada Workshop SMK Go Global di Bandung, Senin (1/12/2025).

Ia menegaskan bahwa siklus banjir akhir tahun tidak boleh dianggap rutinitas. Pemerintah perlu bertindak lebih serius agar kerusakan alam tidak kembali mengulang tragedi di masa depan.


Ajakan Evaluasi Dikirim kepada Para Menteri Terkait Kebijakan Hutan dan Lingkungan

Sebagai tindak lanjut, Cak Imin menyebut bahwa ia telah mengirim surat resmi kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq. Surat itu berisi ajakan untuk meninjau ulang kebijakan yang mungkin berkontribusi pada kerusakan lingkungan.

Surat tersebut lahir setelah peristiwa banjir bandang di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Ia menilai bahwa refleksi bersama diperlukan agar kebijakan masa depan lebih ramah lingkungan.

Menurutnya, bencana tidak semestinya menjadi hal yang diterima begitu saja. Kebijakan pembangunan, eksploitasi SDA, serta perizinan harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan. “Kiamat bukan sudah dekat. Kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” tambahnya tegas.


Sikap Menhut Raja Juli: Maaf Diterima, Kerja Tetap Berjalan Harmonis

Menhut Raja Juli Antoni memberikan respons terbuka terkait pernyataan tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa Cak Imin telah mengirim pesan pribadi untuk menjelaskan maksud ucapannya dan menyampaikan permohonan maaf.

“Beliau mengatakan minta maaf, dan saya terima. Tidak ada niat buruk,” jelas Raja dalam rapat Komisi IV DPR, Kamis (4/12/2025).

Meski demikian, Raja mengingatkan bahwa kerja kabinet harus solid. Ia menekankan perlunya menjaga komunikasi Para Menteri agar tidak menimbulkan salah tafsir publik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

Ia juga mengungkap bahwa kementeriannya terus membangun koordinasi dengan institusi keamanan untuk pengamanan kawasan hutan. “Tim sudah bergerak. Kami punya MoU untuk menjaga hutan bersama,” paparnya.


Bahlil Merespons Ajakan Tobat dengan Santai dan Ajak Refleksi Bersama

Selain Raja Juli, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turut memberikan tanggapan. Dengan gaya santai, ia menyatakan bahwa ajakan tobat harus dilakukan bersama, bukan hanya satu pihak.

“Kalau pertobatan nasuha, Cak Imin juga tobat nasuha-lah. Semuanya ya,” ucap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan.

Bahlil menegaskan dirinya fokus menjalankan arahan Presiden Prabowo serta turun langsung ke lokasi banjir untuk memastikan pemulihan energi dan BBM bagi warga. Menurutnya, pelayanan publik saat bencana harus menjadi prioritas utama.


Tantangan Ke Depan Para Menteri: Rehabilitasi Hutan dan Pengawasan Lapangan Jadi Kunci

Bencana Sumatra membuka kembali diskusi soal tata kelola lingkungan nasional. Banyak pegiat ekologis menilai bahwa mitigasi bencana tidak dapat hanya mengandalkan penanganan darurat. Rehabilitasi kawasan hutan, pengawasan izin, serta penindakan terhadap illegal logging perlu dipercepat.

Jika sinergi lintas kementerian benar-benar diterapkan, potensi banjir tahunan bisa ditekan. Reboisasi intensif, audit izin kehutanan, serta penguatan satgas pengawasan lapangan menjadi langkah strategis yang patut ditempuh.

Upaya reflektif yang dimulai dari kabinet diharapkan bukan hanya menjadi pernyataan di ruang rapat, tetapi berlanjut pada tindakan nyata. Harapan publik kini tertuju pada kerja konkret pemerintah dalam menjaga ekosistem hutan agar tragedi serupa tidak lagi memakan korban.

Dengan dorongan evaluasi ini, diskursus lingkungan kembali berada di panggung utama kebijakan nasional. Perubahan mungkin tidak instan, namun langkah awal sudah dimulai dari kesadaran bahwa alam butuh keberpihakan, bukan hanya kata-kata.

baca juga di sini : Dulux Bersama Komunitas Ngekarya Ajak Siswa Buat Mural Perindah Sekolah | LIP 5/12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *