Otorita IKN Pastikan Siap Jadi Ibu Kota Politik 2028

statuemadebronze, PENAJAM PASER UTARA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan pembangunan IKN di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berjalan sesuai target. Pemerintah menegaskan IKN diproyeksikan siap berfungsi sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, sejalan dengan tahapan pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, mengatakan seluruh pekerjaan pembangunan saat ini difokuskan untuk memastikan kesiapan tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat meninjau perkembangan pembangunan di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kamis. Ia menegaskan bahwa pembangunan IKN telah memasuki fase krusial yang menentukan peran strategisnya sebagai pusat pemerintahan nasional.

Enam Paket Supervisi Infrastruktur Strategis Ditandatangani Otorita IKN

Bimo menjelaskan, Otorita IKN telah menandatangani enam paket pekerjaan supervisi pembangunan infrastruktur strategis. Paket-paket tersebut difokuskan pada pengembangan kawasan legislatif dan yudikatif yang akan menjadi pusat pemerintahan nasional. Penandatanganan ini menjadi bagian penting dari penguatan fondasi pembangunan IKN tahap dua.

Menurutnya, pembangunan tahap dua mencakup periode 2025 hingga 2028. Tahapan ini dirancang untuk memastikan infrastruktur inti pemerintahan dapat berfungsi optimal. Penandatanganan paket supervisi tersebut juga menandai kesiapan Otorita IKN menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan IKN.

Supervisi Jadi Kunci Kualitas dan Akuntabilitas

Bimo menekankan bahwa pelaksanaan supervisi harus berpedoman ketat pada kontrak yang telah disepakati. Ia menegaskan pentingnya profesionalitas, integritas, dan kekompakan dalam setiap pelaksanaan pekerjaan. Menurutnya, supervisi bukan hanya aspek teknis, tetapi juga instrumen pengawasan untuk menjaga kualitas pembangunan.

“Supervisi yang masuk dalam kontrak harus menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas,” kata Bimo. Ia menambahkan bahwa seluruh pihak yang terlibat harus bekerja sebagai satu tim demi menjamin keberhasilan pembangunan. Otorita IKN, lanjutnya, tidak akan mentoleransi pelaksanaan yang menyimpang dari standar yang telah ditetapkan.

Rincian Paket Supervisi Infrastruktur

Enam paket supervisi yang telah ditandatangani mencakup berbagai proyek infrastruktur utama. Salah satunya adalah supervisi pembangunan jalan kawasan kompleks legislatif dengan masa kerja Desember 2025 hingga Oktober 2027. Infrastruktur ini dirancang untuk mendukung mobilitas dan aktivitas lembaga legislatif di masa mendatang.

Selain itu, terdapat supervisi pembangunan jalan kawasan pendukung dengan masa kerja Desember 2025 hingga Desember 2027. Jalan kawasan pendukung ini berfungsi menghubungkan area inti pemerintahan dengan kawasan penunjang lainnya. Keberadaan jaringan jalan tersebut dinilai krusial untuk kelancaran operasional IKN.

Pembangunan Embung dan Kolam Retensi

Paket supervisi lainnya mencakup pembangunan Embung 1B dengan masa kerja Desember 2025 hingga November 2027. Embung ini berfungsi sebagai infrastruktur pengelolaan air untuk mendukung ketahanan lingkungan IKN. Selain Embung 1B, supervisi pembangunan Embung 1C juga telah ditandatangani dengan rentang waktu kerja yang sama.

Tidak hanya itu, Otorita IKN juga menandatangani paket supervisi pembangunan kolam retensi. Kolam ini dirancang untuk mengendalikan limpasan air dan mencegah potensi banjir di kawasan inti pemerintahan. Infrastruktur air tersebut menjadi bagian penting dari konsep pembangunan IKN yang berkelanjutan.

Progres Penandatanganan Paket Pembangunan Tahap Dua

Bimo mengungkapkan bahwa hingga saat ini sebanyak 26 dari total 28 paket pekerjaan pembangunan IKN tahap dua telah ditandatangani. Paket-paket tersebut terdiri dari 14 paket pembangunan fisik dan 12 paket manajemen konstruksi atau supervisi. Capaian ini menunjukkan percepatan signifikan dalam pelaksanaan pembangunan tahap dua.

Menurutnya, dua paket yang belum ditandatangani masih dalam tahap finalisasi administrasi. Otorita IKN menargetkan seluruh paket dapat segera diselesaikan agar tidak menghambat jadwal pembangunan. Pemerintah berkomitmen menjaga konsistensi waktu agar target 2028 dapat tercapai.

IKN sebagai Ibu Kota Politik Nasional

Pemerintah menempatkan fungsi politik sebagai salah satu peran utama IKN pada 2028. Fungsi tersebut mencakup operasional lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif secara terpadu. Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif menjadi prioritas untuk mendukung peralihan fungsi pemerintahan dari Jakarta.

Bimo menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur akan menentukan keberhasilan transisi tersebut. Otorita IKN, katanya, berupaya memastikan setiap elemen pembangunan berjalan sesuai rencana induk. Pendekatan ini diharapkan menciptakan pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan berkelanjutan.

Penutup

Dengan penandatanganan mayoritas paket pekerjaan tahap dua, Otorita IKN optimistis target menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028 dapat tercapai. Pemerintah menilai supervisi yang ketat dan profesional menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Ke depan, Otorita IKN akan terus memantau progres di lapangan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai standar dan jadwal yang telah ditetapkan.

Statue Made Bronze