statuemadebronze –Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan opsi metode pembelajaran daring sebagai upaya hemat BBM harus dipersiapkan secara matang. Persiapan yang baik diperlukan agar proses belajar mengajar tetap membuahkan hasil optimal. Lestari menyampaikan hal ini dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (24/3).
“Sejumlah langkah teknis yang komprehensif, menyinkronkan kebijakan antarkementerian dan pemerintah daerah harus dilakukan untuk memastikan tidak ada satu anak pun yang kehilangan hak belajarnya dalam penerapan kebijakan pembelajaran secara daring itu,” ucap dia.
Lestari menekankan rencana penghematan BBM dengan mengubah metode belajar harus benar-benar dipahami oleh pelaksana di lapangan. Sosialisasi yang matang menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Tanpa pemahaman yang baik, penerapan di lapangan berisiko menimbulkan kendala baru.
Penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi COVID-19 harus menjadi pelajaran berharga. Ketika itu, sejumlah kendala mengemuka di tengah jalan. Guru tidak siap menghadapi perubahan metode pembelajaran. Orang tua terbebani dengan tuntutan mendampingi anak belajar daring. Akibatnya, kualitas belajar murid menurun secara signifikan.
Lestari mengingatkan agar kesalahan serupa tidak terulang kembali. Pemerintah perlu belajar dari pengalaman pandemi. Infrastruktur teknologi harus dipastikan siap di seluruh daerah. Ketersediaan perangkat dan akses internet menjadi syarat mutlak. Guru juga harus dibekali pelatihan yang memadai.
Selain itu, orang tua perlu dilibatkan dalam persiapan kebijakan ini. Peran mereka sangat krusial dalam mendampingi anak belajar dari rumah. Tanpa pemahaman dan kesiapan orang tua, efektivitas pembelajaran daring akan terganggu. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan pendampingan bagi keluarga yang kurang mampu.
Wakil Ketua MPR berharap pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menerapkan kebijakan ini. Efisiensi energi memang penting, namun hak belajar anak tidak boleh dikorbankan. Keseimbangan antara penghematan dan kualitas pendidikan harus dijaga. Kebijakan yang terburu-buru hanya akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Lestari mendorong pemerintah untuk terus berinovasi dalam mencari solusi efisien. Pembelajaran tatap muka tetap menjadi pilihan terbaik bagi tumbuh kembang anak. Jika daring terpaksa diterapkan, semua elemen harus benar-benar siap. Komitmen bersama dari pusat hingga daerah sangat diperlukan.
“Baca Juga : Kemhan Lakukan Langkah Pengiritan Penggunaan BBM”
Wakil Ketua MPR: Pembelajaran Daring untuk Hemat BBM Harus Dipersiapkan Matang
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan opsi metode pembelajaran daring sebagai upaya hemat BBM harus dipersiapkan secara matang. Persiapan yang baik diperlukan agar proses belajar mengajar tetap membuahkan hasil optimal. Lestari menyampaikan hal ini dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (24/3).
“Jangan sampai kesalahan yang sama berulang sehingga penting untuk dipersiapkan secara matang,” ucap Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI yang membidangi urusan pendidikan itu.
Lestari menekankan rencana penghematan BBM dengan mengubah metode belajar harus benar-benar dipahami oleh pelaksana di lapangan. Sosialisasi yang matang menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Tanpa pemahaman yang baik, penerapan di lapangan berisiko menimbulkan kendala baru.
Selain kesiapan sumber daya manusia, kesiapan sarana dan prasarana pendukung juga harus dipastikan. Infrastruktur digital menjadi faktor krusial dalam pembelajaran daring. Dalam hal ini, Lestari menyoroti langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2025. Kementerian telah menyalurkan perangkat digital ke 288.865 satuan pendidikan. Perangkat tersebut meliputi papan interaktif digital, laptop, dan diska keras eksternal.
Menurut Lestari, para tenaga pengajar harus dipastikan memiliki keterampilan yang memadai. Guru harus mampu mengoperasikan dan mengelola sejumlah peralatan tersebut. Tanpa kompetensi digital yang baik, perangkat canggih sekalipun tidak akan optimal penggunaannya.
Penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi COVID-19 harus menjadi pelajaran berharga. Ketika itu, sejumlah kendala mengemuka di tengah jalan. Guru tidak siap menghadapi perubahan metode pembelajaran. Orang tua terbebani dengan tuntutan mendampingi anak belajar daring. Akibatnya, kualitas belajar murid menurun secara signifikan.
Di samping itu, Lestari mendorong kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan PJJ. Kolaborasi ini penting untuk memastikan tidak ada satu anak pun kehilangan hak belajar. Pemerintah daerah perlu menyiapkan pendampingan bagi keluarga kurang mampu.
Lestari berharap pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menerapkan kebijakan ini. Efisiensi energi memang penting, namun hak belajar anak tidak boleh dikorbankan. Keseimbangan antara penghematan dan kualitas pendidikan harus dijaga. Kebijakan yang terburu-buru hanya akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Pemerintah perlu belajar dari pengalaman pandemi dalam menyiapkan infrastruktur teknologi. Ketersediaan perangkat dan akses internet menjadi syarat mutlak. Guru juga harus dibekali pelatihan yang memadai. Orang tua perlu dilibatkan dalam persiapan kebijakan ini. Komitmen bersama dari pusat hingga daerah sangat diperlukan.
Wakil Ketua MPR: Pembelajaran Daring untuk Hemat BBM Harus Dipersiapkan Matang
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan opsi metode pembelajaran daring sebagai upaya hemat BBM harus dipersiapkan secara matang. Persiapan yang baik diperlukan agar proses belajar mengajar tetap membuahkan hasil optimal. Lestari menyampaikan hal ini dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (24/3).
“Jangan sampai kesalahan yang sama berulang sehingga penting untuk dipersiapkan secara matang,” ucap Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI yang membidangi urusan pendidikan itu.
Lestari menekankan rencana penghematan BBM dengan mengubah metode belajar harus benar-benar dipahami oleh pelaksana di lapangan. Sosialisasi yang matang menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Tanpa pemahaman yang baik, penerapan di lapangan berisiko menimbulkan kendala baru.
Selain kesiapan sumber daya manusia, kesiapan sarana dan prasarana pendukung juga harus dipastikan. Infrastruktur digital menjadi faktor krusial dalam pembelajaran daring. Dalam hal ini, Lestari menyoroti langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2025. Kementerian telah menyalurkan perangkat digital ke 288.865 satuan pendidikan. Perangkat tersebut meliputi papan interaktif digital, laptop, dan diska keras eksternal.
Menurut Lestari, para tenaga pengajar harus dipastikan memiliki keterampilan yang memadai. Guru harus mampu mengoperasikan dan mengelola sejumlah peralatan tersebut. Tanpa kompetensi digital yang baik, perangkat canggih sekalipun tidak akan optimal penggunaannya.
“Keberlanjutan proses belajar mengajar yang berkualitas bagi setiap anak bangsa sangat penting untuk mewujudkan generasi penerus yang berdaya saing di masa depan,” demikian Lestari.
Penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi COVID-19 harus menjadi pelajaran berharga. Ketika itu, sejumlah kendala mengemuka di tengah jalan. Guru tidak siap menghadapi perubahan metode pembelajaran. Orang tua terbebani dengan tuntutan mendampingi anak belajar daring. Akibatnya, kualitas belajar murid menurun secara signifikan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno pada pekan lalu menyatakan pemerintah tengah menyusun strategi penghematan energi di sektor publik. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring sesuai karakteristik mata pelajaran menjadi salah satu strategi utama. Kesepakatan ini diambil lintas instansi pemerintah.
Pratikno, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/3), menjelaskan bahwa untuk menjaga kualitas pendidikan, kegiatan pembelajaran harus tetap berjalan optimal. Pemerintah akan memastikan metode yang dipilih tidak mengorbankan mutu pendidikan anak. Efisiensi energi dan kualitas pembelajaran harus berjalan beriringan.
Lestari mendorong kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan PJJ. Kolaborasi ini penting untuk memastikan tidak ada satu anak pun kehilangan hak belajar. Pemerintah daerah perlu menyiapkan pendampingan bagi keluarga kurang mampu.
Pemerintah perlu belajar dari pengalaman pandemi dalam menyiapkan infrastruktur teknologi. Ketersediaan perangkat dan akses internet menjadi syarat mutlak. Guru juga harus dibekali pelatihan yang memadai. Orang tua perlu dilibatkan dalam persiapan kebijakan ini. Komitmen bersama dari pusat hingga daerah sangat diperlukan.
“Baca Juga : Wali Kota Medan Minta ASN Tak Tambah Libur Lebaran 2026”
Leave a Reply