statuemadebronze, Jakarta – Suasana rapat pemulihan pascabencana Sumatra di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (30/12/2025), sempat diwarnai momen ringan namun sarat makna ketika Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan pertanyaan menggelitik kepada Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), terkait jaminan utang pembangunan jembatan.
Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintah pusat, DPR RI, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatra. Meski membahas isu serius terkait anggaran dan percepatan pemulihan infrastruktur, dialog spontan antara para pejabat tinggi negara ini mencairkan suasana.
Dalam pemaparannya, Purbaya menjelaskan bahwa peran Kementerian Keuangan sering kali berada “di belakang layar”. Menurutnya, tugas utama Kemenkeu adalah memastikan pembayaran berjalan ketika ada tagihan, terutama dalam konteks penanganan bencana yang selama ini dianggap satu pintu melalui BNPB.
“Peran Menteri Keuangan agak sedikit Pak, karena kami di belakang. Kami cuma bayar kalau ada tagihan. Selama ini kan kita tahunya satu pintu lewat BNPB, harusnya lancar. Tapi saya baru tahu, sebelah saya ini punya utang banyak rupanya,” ujar Purbaya, disambut tawa peserta rapat.
Baca Juga: Kemenhut Audit 24 Perusahaan Penerima HPH dan HTI
Pertanyaan Purbaya Jaminan Utang yang Mengundang Senyum
Momen menggelitik terjadi ketika Purbaya menoleh ke arah Maruli Simanjuntak yang duduk di sampingnya. Dengan nada bercanda, ia bertanya, “Bapak kalau utang jembatan, jaminannya apa?”
Tanpa ragu, Maruli menjawab singkat, “Ya tentara, Pak.” Jawaban tersebut kembali memancing gelak tawa di ruang rapat, sekaligus menggambarkan bagaimana pembangunan infrastruktur darurat sering kali mengandalkan peran aktif TNI di lapangan.
Tak berhenti di situ, Purbaya juga menyinggung Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, terkait pencairan anggaran untuk proyek yang melibatkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Dengan gaya bercanda, Purbaya menyebut “bintang” sebagai simbol persetujuan pencairan dana.
“Tadi juga yang Pak IPDN yang dibintangi itu besok bisa pencairan, bisa anda ambil,” kata Purbaya.
“Perintah komandan saja,” jawab Tito santai.
“Itu mau kapan di-deploy-nya? 26? Ya sudah Pak, bintangnya sudah saya coret di saya,” timpal Purbaya, yang kembali disambut tawa.
Purbaya Laporan Percepatan Dana Sesuai Arahan Presiden
Di balik candaan tersebut, Purbaya kemudian menyampaikan laporan serius terkait apa yang telah dilakukan Kementerian Keuangan sesuai arahan Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa percepatan penyaluran dana darurat merupakan perintah langsung Presiden.
“Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat. Totalnya Rp268 miliar untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota,” ungkap Purbaya.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah mencairkan bantuan Rp4 miliar per kabupaten/kota dan Rp20 miliar per provinsi bagi daerah terdampak. Dana tersebut, menurutnya, seharusnya sudah diterima seluruh daerah sasaran.
“Yang terdampak ini, sesuai perintah Presiden, sudah dicairkan semua waktu itu,” tambahnya.
Dana Siap Pakai dan Cadangan Bencana
Purbaya juga memaparkan bahwa untuk penanganan tanggap darurat, pemerintah telah menyiapkan dana siap pakai dan cadangan bencana yang dikoordinasikan oleh BNPB. Ia menekankan bahwa Kemenkeu lebih nyaman dengan mekanisme satu pintu agar proses administrasi tidak berbelit.
“Kami pusing kalau pintunya banyak. Jadi kalau BNPB minta, kami cairkan,” jelasnya.
Menurut Purbaya, BNPB sebelumnya telah mengajukan tambahan dana sebesar Rp1,4 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp650 miliar dialokasikan khusus untuk penanganan bencana di Sumatra. Permintaan itu masuk pada 18 Desember 2025 dan telah direspons oleh Kemenkeu.
“Saya malah mengantisipasi permintaan mereka lebih besar dari itu,” katanya.
Saat ini, lanjut Purbaya, dana siap pakai yang tersedia mencapai sekitar Rp1,51 triliun. Ia menegaskan bahwa dana tersebut bisa segera digunakan, termasuk untuk membayar utang pembangunan jembatan yang telah dikerjakan di wilayah terdampak.
“Kalau hari ini atau besok BNPB ajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair. Jangan nunggu. Kalau bisa hari ini, hari ini,” tegasnya.
Jangan Sampai Anggaran Hangus
Purbaya juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan anggaran sebelum tutup tahun. Ia menegaskan tidak ingin dana yang sudah tersedia justru menjadi hangus dan mengurangi alokasi tahun berikutnya.
“Jangan sampai tahun depan, karena anggarannya beda lagi. Saya enggak mau ini habis hangus tahun ini lalu jadi pengurang tahun depan. Jadi kalau bisa dihabiskan tahun ini, itu ada Rp1,51 triliun,” pungkasnya.
Rapat tersebut menunjukkan bahwa di balik dinamika serius pengelolaan anggaran negara, komunikasi informal dan humor antarpejabat tetap menjadi bagian penting dalam menjaga koordinasi. Namun yang terpenting, pemerintah memastikan dana pemulihan pascabencana Sumatra tersedia dan siap dicairkan untuk mempercepat pembangunan serta membantu masyarakat terdampak kembali bangkit.
Baca Juga: Bawaslu Batola Awasi Senyap Pemutakhiran Data Parpol di SIPOL
Leave a Reply