statuemadebronze.comAnggota Komisi V DPR, Danang Wicaksana Sulistya, mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi sungai skala besar pascabencana di Sumatra.
Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan bergerak cepat menindaklanjuti dampak bencana banjir.
Danang menilai normalisasi sungai menjadi langkah krusial untuk mencegah bencana serupa terulang.
Menurutnya, kerusakan daerah aliran sungai memperparah banjir dan memperluas wilayah terdampak.
Politikus Partai Gerindra itu menyebut desakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden memimpin rapat terbatas terkait penanganan bencana di Aceh Tamiang pada Kamis, 1 Januari 2026.
Dalam rapat tersebut, Presiden menekankan pentingnya respons cepat dan terkoordinasi lintas kementerian.
Fokus utama diarahkan pada pemulihan infrastruktur dasar dan mitigasi risiko jangka panjang.
Danang menjelaskan Kementerian PUPR memiliki peran strategis dalam normalisasi sungai dan perbaikan tanggul.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan berperan menjaga fungsi jalur transportasi air dan darat terdampak bencana.
Ia menilai sinergi kedua kementerian penting untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Tanpa koordinasi kuat, proses normalisasi berpotensi berjalan lambat dan tidak optimal.
Menurut Danang, banyak sungai di Sumatra mengalami pendangkalan dan penyempitan.
Kondisi tersebut mengurangi kapasitas sungai menampung debit air saat hujan ekstrem.
Ia menekankan normalisasi harus dilakukan secara menyeluruh dan berbasis kajian teknis.
Pendekatan parsial dinilai tidak cukup menghadapi perubahan iklim dan cuaca ekstrem.
Sebagai konteks, beberapa wilayah Sumatra mengalami banjir besar pada akhir 2025.
Bencana tersebut menyebabkan kerusakan rumah, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Danang menyebut DPR akan mengawal pelaksanaan arahan presiden melalui fungsi pengawasan.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah bergerak serentak dalam penanganan pascabencana.
Ia juga meminta pemerintah memastikan anggaran penanganan bencana digunakan secara efektif.
Transparansi dan akuntabilitas dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Ke depan, Danang mendorong pemerintah menjadikan normalisasi sungai sebagai program berkelanjutan.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat mitigasi bencana dan melindungi masyarakat dari risiko banjir berulang.
Baca Juga :”KUHP–KUHAP Baru Berlaku Hari Ini, DPR: Membawa Hukum Indonesia Lebih Berkeadilan”
DPR Tekankan Sinergi Kemenhub dan Kemen PU dalam Normalisasi Sungai Sumatra
Anggota Komisi V DPR, Danang Wicaksana Sulistya, menegaskan pentingnya keterlibatan Kementerian Perhubungan dalam normalisasi sungai.
Ia menilai program tersebut berpotensi bersinggungan langsung dengan alur pelayaran menuju laut.
Danang menjelaskan normalisasi sungai tidak hanya berkaitan dengan pengendalian banjir.
Menurutnya, sungai juga memiliki fungsi strategis sebagai jalur transportasi dan konektivitas wilayah.
Ia mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan bekerja secara terpadu.
Sinergi lintas kementerian dinilai krusial untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kami mendorong mitra kami di Komisi V, yaitu Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan,” ujar Danang.
Ia menekankan normalisasi sungai berkaitan erat dengan akses sungai menuju laut.
Danang menyebut beberapa jalur sungai berpotensi difungsikan sebagai alur pelayaran.
Pemanfaatan ganda tersebut dinilai dapat mendukung logistik dan perekonomian daerah.
Ia menilai pendekatan terpadu akan mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatra.
Koordinasi lintas sektor dapat mencegah tumpang tindih kebijakan dan pekerjaan teknis.
Menurut Danang, wilayah Sumatra memiliki banyak sungai strategis yang terhubung ke laut.
Pengelolaan sungai yang tepat dapat memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana.
Sebagai konteks, banjir besar di Sumatra merusak infrastruktur dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemulihan membutuhkan perencanaan jangka panjang berbasis tata ruang dan lingkungan.
Danang menegaskan DPR akan mengawal program normalisasi melalui fungsi pengawasan.
Ia berharap kementerian terkait segera menyusun peta jalan pelaksanaan yang terukur.
Ke depan, ia mendorong pemerintah menjadikan normalisasi sungai sebagai bagian pembangunan berkelanjutan.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat mitigasi bencana sekaligus meningkatkan konektivitas nasional.
Leave a Reply