statuemadebronze, Jakarta — Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Bonnie Triyana menegaskan komitmen partainya untuk mengawal dana pendidikan agar benar-benar sampai dan dirasakan masyarakat. Pesan itu ia sampaikan saat penyerahan Program Indonesia Pintar (PIP) jalur aspirasi untuk siswa SD, SMP, hingga SMA/SMK di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten.
Bonnie yang juga Anggota Komisi X DPR menilai bantuan pendidikan bukan sekadar angka di atas kertas. Sebaliknya, ia menyebut bantuan ini adalah bentuk pemenuhan hak warga atas pendidikan. Karena itu, ia menekankan pentingnya penyaluran yang adil. Selain itu, aksesnya harus menjangkau lapisan masyarakat paling bawah.
“Agar hak rakyat atas pendidikan terpenuhi secara adil dan dapat diakses hingga lapisan masyarakat paling bawah,” ujar Bonnie dalam kegiatan tersebut.
Baca Juga: Prabowo Terima Laporan Terbaru Program Kampung Haji
Nominal PIP Berbeda Sesuai Jenjang
Dalam kesempatan itu, Bonnie memaparkan besaran bantuan PIP yang diterima siswa. Angkanya berbeda sesuai jenjang pendidikan. Untuk siswa SD, bantuan yang diberikan sebesar Rp 450 ribu. Sementara untuk siswa SMP, nominalnya Rp 750 ribu. Adapun untuk siswa SMA/SMK, bantuan mencapai Rp 1,8 juta.
Menurut Bonnie, perbedaan nominal itu menyesuaikan kebutuhan pendidikan di tiap jenjang. Namun, ia mengingatkan bahwa tujuan utama bantuan tetap sama. Fokusnya adalah membantu proses belajar. Karena itu, bantuan diharapkan mampu meringankan beban orang tua.
Di sisi lain, Bonnie juga menjelaskan sumber dana tersebut. Ia menyebut uang bantuan berasal dari pajak yang dihimpun negara. Lalu, dana itu dikembalikan dalam bentuk layanan publik.
“Uang ini berasal dari pajak yang dikumpulkan negara, lalu dikembalikan dalam bentuk jalan, kesehatan, dan pendidikan,” kata Bonnie.
DPR Diminta Pastikan Uang Pendidikan Tepat Sasaran
Bonnie menekankan peran pengawasan dalam penyaluran bantuan pendidikan. Menurut dia, tugas DPR bukan hanya menyetujui anggaran. Namun, DPR juga harus memastikan pemanfaatannya benar. Karena itu, ia menyebut pengawalan dana pendidikan menjadi pekerjaan yang harus dilakukan secara konsisten.
“Maka tugas kami di DPR adalah memastikan uang pendidikan ini digunakan dengan benar dan sampai ke rakyat,” jelasnya.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa jalur aspirasi harus tetap akuntabel. Selain itu, prosesnya harus transparan. Dengan demikian, bantuan tidak berhenti sebagai program, tetapi menjadi manfaat nyata.
Meski begitu, Bonnie juga menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada negara. Ada peran penting orang tua dan siswa. Terutama dalam menggunakan bantuan sesuai tujuannya.
Orang Tua Diingatkan Gunakan Dana untuk Kebutuhan Sekolah
Bonnie secara khusus mengingatkan para orang tua siswa agar dana PIP tidak dipakai untuk kebutuhan di luar pendidikan. Ia mendorong agar bantuan diprioritaskan untuk hal-hal yang menunjang belajar. Misalnya pembelian perlengkapan sekolah. Contohnya seragam, buku, alat tulis, dan kebutuhan penunjang lain.
Menurut dia, penggunaan yang tepat akan membuat manfaat bantuan terasa lebih besar. Selain itu, anak bisa belajar dengan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, ia meminta orang tua memegang prinsip bahwa dana PIP adalah “uang sekolah”. Bukan dana tambahan untuk kebutuhan lain.
Langkah ini, kata dia, juga penting untuk menjaga kepercayaan publik. Sebab, program pendidikan membutuhkan dukungan luas. Jika pemanfaatannya melenceng, program bisa dipersepsikan tidak efektif. Akibatnya, tujuan pemerataan akses pendidikan jadi terhambat.
DPRD Banten: Penyaluran PIP Jadi Bukti Kehadiran Wakil Rakyat
Sementara itu, Anggota DPRD Banten Ubaidillah menilai penyaluran PIP jalur aspirasi merupakan bukti nyata keberpihakan wakil rakyat terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Terutama, ia menyoroti bidang pendidikan yang sering menjadi beban keluarga. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil.
“Ini bukti nyata bahwa wakil rakyat dari PDI Perjuangan benar-benar berpihak kepada rakyat, terutama dalam dunia pendidikan,” ujar Ubaidillah.
Menurutnya, bantuan seperti PIP memberi dampak langsung. Anak sekolah terbantu. Orang tua juga lebih ringan. Selain itu, program tersebut bisa menjaga semangat belajar anak. Terutama bagi keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah.
Di sisi lain, Ubaidillah juga menekankan pentingnya kesinambungan program. Sebab, kebutuhan pendidikan tidak berhenti dalam satu semester. Karena itu, ia menilai pengawalan anggaran harus dilakukan terus-menerus. Dengan begitu, bantuan dapat berkelanjutan.
Ketua DPRD Lebak: PIP Bantu Orang Tua di Tengah Tantangan Ekonomi
Selain Ubaidillah, kegiatan penyerahan bantuan itu juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Lebak Juwita Wulandari. Ia mengatakan kehadiran PIP membawa kebahagiaan bagi banyak keluarga. Pasalnya, biaya sekolah sering menjadi tantangan. Terutama saat harga kebutuhan pokok meningkat.
Juwita menilai PIP membantu orang tua memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Misalnya untuk perlengkapan sekolah. Selain itu, bantuan bisa mencegah anak putus sekolah karena keterbatasan biaya.
“Inilah bentuk pengawalan dana pendidikan agar benar-benar sampai ke rakyat,” tutur Juwita.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kebijakan yang terasa. Bukan hanya janji. Karena itu, program yang langsung menyasar siswa dinilai tepat. Terutama untuk memastikan akses pendidikan tetap terbuka.
Fokus pada Akses dan Akuntabilitas
Secara umum, pesan utama dalam kegiatan tersebut adalah soal akses dan akuntabilitas. Pertama, bantuan pendidikan harus menjangkau yang membutuhkan. Kedua, dana harus dipakai sesuai tujuan. Ketiga, pengawasan harus berjalan. Dengan demikian, hak pendidikan bisa benar-benar terlindungi.
Bonnie menutup pernyataannya dengan menekankan satu hal. Dana pendidikan adalah uang rakyat. Karena itu, manfaatnya harus kembali ke rakyat. Terutama untuk memastikan anak-anak tetap bisa belajar dengan layak.
Baca Juga: Fokus Ibadah dan Regenerasi, Ma’ruf Amin Pamit dari Panggung Politik
Leave a Reply