PKS Desakan Penetapan Status Bencana Nasional untuk Banjir di Sumatera
PKS – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah menetapkan banjir di wilayah utara Sumatera sebagai bencana nasional. Ia menilai skala kerusakan yang ditimbulkan semakin meluas dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Menurutnya, penetapan status bencana nasional diperlukan agar pemerintah pusat dapat mengerahkan sumber daya yang lebih besar.
PKS Dampak Banjir terhadap Komunikasi Warga dan Akses Telekomunikasi
Banjir yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menyebabkan gangguan signifikan pada aktivitas komunikasi warga. Akses internet di sejumlah wilayah terputus akibat kerusakan jaringan telekomunikasi. Gangguan ini memperburuk situasi karena masyarakat membutuhkan informasi cepat mengenai kondisi darurat. Data BNPB menunjukkan infrastruktur komunikasi menjadi salah satu sektor paling rentan saat bencana besar terjadi.
Alasan PKS Mendesak Status Bencana Nasional di Sumatra
PKS menilai skala banjir telah melewati kapasitas penanganan pemerintah daerah. Ribuan warga terdampak, sementara fasilitas publik rusak berat. Penetapan status bencana nasional disebut akan membuka akses mobilisasi sumber daya lebih besar dari pemerintah pusat. PKS menegaskan urgensi ini karena banjir juga mengganggu layanan dasar seperti listrik, air bersih, dan komunikasi.
Peran Komisi I DPR dan Mitigasi Bersama Kementerian Komunikasi dan Digital
Komisi I DPR RI bermitra dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mengawasi layanan telekomunikasi nasional. Sukamta menilai pemerintah perlu mempercepat pemulihan jaringan agar warga dapat kembali terhubung. Ia juga meminta operator telekomunikasi memastikan kesiapan perangkat cadangan di daerah rawan bencana. Langkah mitigasi ini diperlukan untuk menjaga stabilitas komunikasi pada masa darurat.
PKS berharap pemerintah segera mempertimbangkan status bencana nasional untuk memastikan penanganan banjir Sumatra lebih efektif. Dengan dukungan nasional, proses evakuasi, pemulihan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan dasar dapat berjalan lebih cepat. PKS menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam bencana kali ini.
Kerusakan Meluas di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara
Banjir besar yang terjadi sejak akhir pekan lalu telah menggenangi permukiman, merusak jembatan, dan menggangu transportasi. Pemerintah daerah melaporkan ribuan warga mengungsi ke lokasi aman. Kerusakan infrastruktur menjadi salah satu alasan Sukamta mendesak penetapan status bencana nasional. Ia menilai koordinasi lintas lembaga akan lebih kuat jika status tersebut diterapkan segera.
Penutup: Perlunya Respons Cepat untuk Mengatasi Dampak Bencana
Penetapan banjir sebagai bencana nasional masih menjadi pembahasan pemerintah. Namun, kebutuhan warga untuk mendapatkan akses komunikasi yang stabil harus diprioritaskan. Pemulihan jaringan telekomunikasi dapat membantu mempercepat penanganan darurat dan distribusi bantuan. Dengan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan operator telekomunikasi, masyarakat di wilayah terdampak diharapkan segera mendapatkan akses yang lebih baik.
Ia menilai masih banyak wilayah yang terisolir dan belum bisa mendapat akses bantuan. Legislator PKS ini meminta pemerintah mengambil sikap.
“Melihat situasi ini sudah selayaknya pemerintah segera menetapkan sebagai bencana skala nasional,” ujarnya.
Ia menilai penetapan bencana skala nasional akan memberikan dampak psikologis yang positif kepada korban. Ia menilai hal ini perlu dilakukan untuk memberikan dukungan moril.
“Namun penetapan sebagai bencana berskala nasional akan memberikan dampak psikologis yang positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Sukamta.
“Jangan sampai masyarakat yang terdampak bencana serta pemda merasa ditinggal oleh pemerintah hanya gara-gara terlambat menetapkan status bencana menjadi skala nasional. Ini penting untuk menambah kekuatan moril yang sedang terdampak bencana,” sambungnya.
Ia menduga dampak banjir yang meluas di Sumatera lantaran faktor kerusakan hutan. Sukamta meminta pemerintah mengusut kerusakan hutan akibat ulah pihak yang tak bertanggung jawab.
“Yaitu dugaan bencana saat ini diperparah dampaknya karena kerusakan hutan. Pembiaran korporasi pelaku perusakan hutan akan berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap keamanan dan mengganggu ketahanan nasional,” ungkap Sukamta.
“Sudah banyak pihak menyerukan hal ini, karena kerusakan hutan di berbagai lokasi terlihat nyata melalui citra satelit. Saya berharap pemerintah segera bertindak,” tambahnya.
baca juga ini : Sekretaris Jenderal To Lam dan istrinya tiba di Vientiane, memulai kunjungan kenegaraan ke Laos.
Leave a Reply