PUSHEP Dorong Kesiapan Ekosistem Sebelum Terapkan Hidrogen untuk Bus
Penerapan Bahan Bakar Hidrogen Membutuhkan Infrastruktur dan Regulasi
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar menilai penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar kendaraan umum perlu didukung kesiapan ekosistem secara menyeluruh. Menurutnya, pengembangan hidrogen tidak cukup hanya dengan menyediakan kendaraan, tetapi juga harus diikuti infrastruktur, regulasi, dan kebijakan pendukung.
Bisman mengatakan penerapan hidrogen untuk sektor transportasi, khususnya bus umum seperti TransJakarta, perlu dimulai melalui proyek percontohan atau pilot project. Langkah tersebut dapat menjadi dasar penyusunan peta jalan pengembangan hidrogen dalam jangka menengah.
“Langkah awal bisa mulai pilot project dan menyusun roadmap jangka menengah, diimplementasikan secara bertahap serta dilakukan evaluasi secara berkala,” kata Bisman di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan pemerintah perlu memastikan pembangunan ekosistem hidrogen berjalan lebih dahulu agar pemanfaatan energi tersebut tidak berhenti sebagai wacana. Ekosistem itu mencakup fasilitas pengisian bahan bakar hidrogen, kesiapan teknologi kendaraan, regulasi, serta pemberian insentif untuk mendorong investasi.
baca juga: Kredivo Buka Suara soal Kasus Debt Collector di Purworejo
Infrastruktur Pengisian Hidrogen Jadi Faktor Kunci Pengembangan
Bisman menyebut hidrogen memiliki sejumlah keunggulan sebagai sumber energi alternatif karena menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil. Selain itu, hidrogen dinilai memiliki tingkat efisiensi yang baik untuk mendukung transisi energi di sektor transportasi.
Indonesia, lanjut dia, mempunyai potensi besar dalam pengembangan energi hidrogen. Namun, keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi agar pemanfaatan hidrogen dapat berkembang secara luas.
Menurut Bisman, transportasi umum menjadi salah satu sektor yang berpotensi menggunakan bahan bakar hidrogen karena memiliki pola operasional yang lebih terukur. Dengan dukungan ekosistem yang tepat, bus berbasis hidrogen dapat menjadi salah satu solusi pengurangan emisi di wilayah perkotaan.
“Ini cocok untuk transportasi umum dan lebih praktis. Agar tidak hanya jadi wacana, mestinya pemerintah perlu membangun ekosistem hidrogen secara bertahap,” ujarnya.
PLN dan Pertamina Siapkan Kolaborasi Bus Hidrogen untuk TransJakarta
Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan rencana pemanfaatan hidrogen sebagai bahan bakar bus TransJakarta. Ia meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta terkait peluang penggunaan bus hidrogen di ibu kota.
Darmawan mengatakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen atau Hydrogen Refueling Stations (HRS) telah tersedia dan siap digunakan di Jakarta. Namun, hingga saat ini belum terdapat armada bus yang memanfaatkan teknologi bahan bakar hidrogen.
“Barangkali Bapak (Bahlil) bisa melobi ke Gubernur DKI, begitu. TransJakarta,” kata Darmawan.
Ia menambahkan PLN telah melakukan pembahasan dengan sejumlah produsen kendaraan asal Jepang, Jerman, dan China mengenai ketersediaan bus berbahan bakar hidrogen. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan kendaraan apabila pemerintah memutuskan mengembangkan transportasi berbasis hidrogen.
Pengembangan Hidrogen Perlu Strategi Jangka Panjang
Darmawan mengungkapkan PLN bersama PT Pertamina (Persero) siap berkolaborasi dalam penyediaan armada bus hidrogen apabila program tersebut direalisasikan. Kolaborasi tersebut mencakup penyediaan kendaraan hingga pengembangan sistem pendukungnya.
“Nanti Pertamina dengan PLN bersama-sama menyediakan busnya. Tinggal kemudian nanti bus hidrogen ada logonya ESDM, PLN, Pertamina. Kita berkolaborasi membangun transportasi berbasis hidrogen,” ujar Darmawan.
Pengembangan kendaraan hidrogen menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Namun, keberhasilan implementasi teknologi tersebut bergantung pada kesiapan rantai pasok, investasi, regulasi, serta kerja sama antara pemerintah dan pelaku industri.
Dengan pembangunan ekosistem yang dilakukan secara bertahap, penggunaan hidrogen untuk transportasi publik berpeluang menjadi salah satu langkah strategis menuju sistem transportasi rendah emisi di Indonesia.
baca juga: Selangkah menuju industri berbahan bakar hidrogen
Leave a Reply