statuemadebronze – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah menyediakan data korban bencana secara rinci berbasis nama dan alamat. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Tito menyampaikan hal tersebut saat meninjau penyerahan hunian tetap di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada Jumat. Ia menekankan bahwa data yang akurat menjadi kunci utama agar bantuan tepat sasaran. Tiga provinsi di Sumatera menjadi fokus utama percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengapresiasi daerah yang bergerak cepat. “Kita apresiasi Bupati yang sangat cepat memberikan data, sehingga bantuan segera tersampaikan,” ucapnya. Pernyataan itu disampaikan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Mereka didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya dalam acara serah terima kunci hunian tetap. Sebanyak 120 unit hunian tetap tahap pertama diserahkan kepada korban bencana.
Mendagri mengakui bahwa verifikasi data berbasis nama dan alamat bukanlah pekerjaan mudah. Proses ini menuntut ketelitian dan koordinasi lintas sektor di tingkat daerah. Data tersebut diperlukan untuk memastikan bantuan tidak tumpang tindih atau salah sasaran. Terlebih, bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025 berdampak luas di sejumlah wilayah. Oleh karena itu, kecepatan dan ketepatan data menjadi faktor krusial dalam penanganan darurat hingga rekonstruksi.
Tito meminta daerah lain untuk mencontoh daerah yang telah menunjukkan kecepatan dalam pendataan. “Ini kerja yang tidak ringan. Saya meminta daerah lain juga mencontoh kecepatan ini,” tegasnya. Dengan data yang akurat, pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran secara lebih efisien. Masyarakat pun dapat menerima bantuan lebih cepat tanpa birokrasi yang berbelit. Ke depan, sistem pendataan berbasis digital juga perlu diperkuat untuk mendukung respons bencana yang lebih tanggap. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi utama pemulihan pascabencana yang berkeadilan.
“Baca Juga : 2,3 Juta Kendaraan Masuk Jakarta Berlakukan One Way Lokal”
120 Unit Hunian Tetap di Tapanuli Selatan Jadi Simbol Kehadiran Negara bagi Korban Bencana
Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengapresiasi kementerian terkait dan para donatur atas terwujudnya 120 unit hunian tetap bagi korban bencana di Tapanuli Selatan. Menurutnya, hunian tetap tersebut bukan sekadar bangunan fisik. “Pembangunan ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan kepastian tempat tinggal yang layak dan aman,” kata Surya. Ia menegaskan bahwa kepedulian negara terhadap masyarakat terdampak bencana diwujudkan melalui infrastruktur yang kokoh dan manusiawi. Penyerahan kunci tahap pertama ini menjadi momentum penting bagi pemulihan warga.
Pembangunan hunian tetap berlokasi di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Proyek ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Yayasan Buddha Tzu Chi. Sinergi lintas sektor ini menunjukkan efektivitas kerja sama dalam penanganan pascabencana. Masing-masing pihak berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Hasilnya, masyarakat kini memiliki tempat tinggal permanen yang layak huni.
Secara keseluruhan, sebanyak 227 unit hunian tetap direncanakan di kawasan tersebut. Sebanyak 120 unit telah selesai dibangun dan diserahkan pada tahap pertama. Sisanya, 107 unit, masih dalam proses pembangunan. Pemerintah menargetkan seluruh unit rampung pada 20 April 2026. “Kami berkomitmen mendukung penuh kebijakan pusat mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di sektor perumahan,” tutur Surya. Ia juga mengapresiasi kecepatan progres pembangunan yang dinilai melampaui target awal.
Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu menyampaikan terima kasih atas monitoring dari pemerintah pusat. “Dukungan pusat memotivasi kami untuk bekerja cepat dalam verifikasi data penerima,” ungkapnya. Verifikasi data berbasis nama dan alamat menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran. Dengan koordinasi yang solid, masyarakat dapat segera menempati hunian yang nyaman. Ke depan, pembangunan hunian tetap diharapkan terus berlanjut di wilayah lain yang membutuhkan. Pemulihan pascabencana bukan hanya soal fisik, tetapi juga pemulihan rasa aman dan keberlanjutan hidup masyarakat.
“Baca Juga : Anggota DPR: Kabais TNI Mundur dari Jabatan Contoh Baik“
Leave a Reply