Luhut Dorong Hilirisasi Berikan Manfaat Lebih Adil bagi Daerah Penghasil
Luhut Soroti Pemerataan Dampak Ekonomi dari Program Hilirisasi
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai kebijakan hilirisasi harus mampu memberikan manfaat yang lebih merata bagi daerah penghasil dan masyarakat di sekitar kawasan industri.
Menurut Luhut, hilirisasi telah membawa perubahan besar terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan nilai tambah komoditas. Namun, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk memastikan manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh industri besar, tetapi juga pelaku usaha lokal dan masyarakat sekitar.
Ia menyebut penguatan peran pengusaha daerah, penguasaan teknologi oleh sumber daya manusia nasional, serta penerapan standar lingkungan dan keselamatan kerja menjadi bagian penting dalam pengembangan industri berbasis hilirisasi.
“Hilirisasi harus memberikan manfaat yang lebih adil bagi daerah dan masyarakat sekitar industri. Pengusaha nasional dan daerah harus naik kelas dalam rantai nilai,” ujar Luhut dalam acara peluncuran buku 10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia di Jakarta.
Tantangan Hilirisasi Meliputi Pengusaha Lokal hingga Standar Lingkungan
Luhut menjelaskan perkembangan industri global saat ini tidak hanya menilai kapasitas produksi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan rantai pasok. Menurut dia, industri Indonesia harus mampu memenuhi tuntutan pasar dunia yang semakin mengutamakan aspek lingkungan.
baca juga: Viral Gunungan Sampah di Kedaung Kaliangke, DLH Turunkan Belasan Truk
Ia menegaskan standar lingkungan dan keselamatan kerja tidak dapat dipisahkan dari strategi peningkatan daya saing industri nasional. Perusahaan yang menjalankan hilirisasi harus memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan sejalan dengan keberlanjutan.
“Pasar dunia semakin menuntut pasokan yang bersih. Jadi ini bukan lagi pilihan, melainkan syarat untuk berdaya saing,” kata Luhut.
Selain aspek lingkungan, Luhut juga menyoroti keterlibatan pengusaha lokal dalam rantai industri. Ia menilai masih banyak pelaku usaha daerah yang belum mendapatkan kesempatan optimal untuk masuk ke ekosistem industri besar di wilayahnya.
Menurut dia, peningkatan kapasitas pengusaha lokal menjadi salah satu kunci agar hilirisasi tidak hanya menciptakan investasi, tetapi juga memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Hilirisasi Nikel Mendorong Pertumbuhan Kawasan Industri Baru
Dalam kesempatan tersebut, Luhut kembali mengingat perjalanan kebijakan hilirisasi mineral, khususnya larangan ekspor bijih nikel yang sempat menuai kritik dari berbagai pihak.
Ia mengatakan kebijakan tersebut menghadapi tantangan besar, termasuk gugatan dalam forum perdagangan internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan tersebut untuk mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
“Hasilnya dapat dilihat dari angka, bukan sekadar retorika. Ekspor produk nikel dan turunannya meningkat berlipat ganda,” ujar Luhut.
Ia mencontohkan kawasan industri seperti Morowali dan Halmahera Tengah yang mengalami perkembangan signifikan setelah menjadi bagian dari rantai pasok industri mineral global.
Perkembangan kawasan tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Namun, Luhut menilai keberhasilan tersebut tetap harus diikuti dengan pemerataan manfaat bagi masyarakat sekitar kawasan industri.
Pemerintah Perlu Perkuat Peran Daerah dalam Ekosistem Industri
Luhut mengapresiasi karya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang membahas perjalanan hilirisasi dan tantangan industri nasional melalui 10 buku.
Menurut Luhut, buku tersebut menggambarkan kondisi industri secara terbuka, termasuk berbagai persoalan yang masih perlu diselesaikan pemerintah dan pemangku kepentingan.
Ia menyebut sejumlah tantangan yang masih membutuhkan perhatian, seperti keterlibatan pengusaha lokal, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pengelolaan dampak lingkungan.
“Bagian untuk daerah penghasil belum adil, pengusaha lokal masih banyak menjadi penonton di rumahnya sendiri. Ada persoalan lingkungan dan keterampilan pekerja yang perlu diperbaiki,” ujar Luhut.
Ke depan, pemerintah perlu memastikan kebijakan hilirisasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan investasi dan ekspor, tetapi juga menciptakan pemerataan ekonomi di wilayah penghasil sumber daya alam.
Dengan penguatan kapasitas daerah, transfer teknologi, dan tata kelola industri yang berkelanjutan, hilirisasi diharapkan dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi nasional yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
baca juga: Luhut: Presiden luncurkan GovTech nasional pada Oktober 2026
Leave a Reply